Peran Penting TPID Bali dalam Pengendalian Inflasi
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Bali memiliki peran strategis dalam memastikan stabilitas harga sekaligus mendukung program nasional pengendalian inflasi. Penegasan tersebut ia sampaikan saat menghadiri High Level Meeting (HLM) TPID Provinsi Bali menjelang perayaan Hari Raya Galungan, Kuningan, Natal, dan Tahun Baru di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali, Denpasar, Jumat (14/11/2025).
Inflasi Bali Terjaga di Level Aman
Dalam forum tersebut, Ribka mengapresiasi capaian inflasi Bali yang berada pada angka 2,61 persen. Menurutnya, capaian tersebut bukan hanya selaras dengan target nasional sebesar 2,5 persen ±1 persen, tetapi juga menunjukkan konsistensi kerja TPID dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“Inflasi Bali 2,61 persen, ini sangat-sangat aman. Kalau nasional tadi dua sekian sampai tiga ya, Bali 2,61 persen. Ini luar biasa sekali, semua pelaku ekonomi terjaga, baik sebagai konsumen maupun pelaku usaha,” jelas Ribka.
Ia menilai, kestabilan inflasi menjadi pondasi penting untuk menjaga daya beli masyarakat serta keberlanjutan aktivitas ekonomi, terutama saat memasuki periode hari raya yang biasanya diwarnai lonjakan permintaan.
Pemda Diminta Awasi Komoditas Penyumbang Inflasi
Ribka juga mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) di Bali untuk terus memantau Indeks Perkembangan Harga (IPH), terutama pada komoditas yang rentan memicu inflasi seperti bawang putih, bawang merah, dan udang. Menurutnya, Bali memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perikanan yang dapat dioptimalkan agar distribusi barang lebih lancar dan harga lebih terkendali.
“Kita harus tingkatkan potensi di sektor pertanian, perikanan, dan sektor lain. Ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.
Dorong Pertumbuhan Ekonomi hingga 8 Persen
Dalam kesempatan tersebut, Ribka memaparkan bahwa pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8 persen dalam lima tahun ke depan. Untuk mewujudkannya, daerah harus mengambil peran signifikan melalui penguatan dua “mesin” penggerak ekonomi: birokrasi pemerintah dan sektor swasta.
“Mempermudah iklim investasi itu sangat penting. Dari mesin birokrasinya berjalan, mesin swasta juga bergerak, maka pertumbuhan ekonomi bisa terjaga dengan baik,” ujarnya.
Ribka Soroti Rendahnya Realisasi Belanja Daerah
Meski memuji capaian pendapatan Bali yang telah mencapai 86 persen, Ribka menyoroti realisasi belanja daerah yang masih berada pada angka 65 persen hingga bulan November. Ia meminta Pemprov Bali untuk mempercepat proses penyerapan anggaran agar program-program pembangunan dapat berjalan optimal.
“Tolong nanti Pak Sekda digenjot realisasi belanjanya, juga para kepala SKPD diingatkan. Pendapatannya tinggi, tetapi belanjanya harus dipercepat,” tegas Ribka.
Hadirnya Unsur Pimpinan Daerah dan BI
Acara HLM TPID tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Bali I Wayan Koster, Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, para bupati/wali kota, serta jajaran Forkopimda se-Provinsi Bali atau yang mewakili.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia, Ribka meyakini Bali akan mampu menjaga kestabilan inflasi sekaligus memperkuat fondasi ekonomi daerah menjelang momentum hari raya dan tahun baru.
