Kinerja APBN Hingga Oktober 2025 Menunjukkan Performa yang Solid
Hingga akhir Oktober 2025, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan performa yang solid dan terkendali. Pemerintah memastikan bahwa APBN tetap berjalan sesuai rencana dan berfungsi optimal sebagai instrumen utama untuk menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat ketahanan fiskal, serta mendorong pertumbuhan di tengah ketidakpastian global.
Pendapatan negara hingga akhir Oktober 2025 tercatat mencapai Rp115,91 triliun atau sebesar 75,25% dari target sebesar Rp154,03 triliun. Pertumbuhan pendapatan ini mencapai 5,51% secara tahunan (yoy). Peningkatan ini didukung oleh penerimaan perpajakan yang meningkat 5,18% (yoy) dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang melonjak 11,22% (yoy).
Secara rinci, penerimaan pajak telah mencapai Rp84,39 triliun atau 71,58% dari target, tumbuh 4,95% (yoy). Peningkatan signifikan terjadi pada PPh 25/29 Badan dan PPh Final, mencerminkan kinerja positif dunia usaha dan kegiatan ekonomi domestik. Namun, PPN dan PPnBM mengalami kontraksi sebesar 2,89%, dipengaruhi oleh meningkatnya restitusi PPN dalam negeri. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp24,77 triliun atau 80,86% dari target, tumbuh 5,96%.
Di sisi lain, PNBP menunjukkan kinerja gemilang dengan realisasi Rp6,74 triliun atau 121,68% dari target, tumbuh 11,22% (yoy). Kenaikan ini ditopang oleh peningkatan pendapatan dari BLU dan PNBP lainnya, yang mencerminkan kontribusi kuat sektor non-pajak terhadap APBN.
Belanja Negara Dijaga Efisien dan Produktif
Di sisi belanja, realisasi hingga akhir Oktober 2025 mencapai Rp97,58 triliun atau 80,24% dari pagu sebesar Rp121,62 triliun. Walau sedikit melambat sebesar 6,42% (yoy) akibat kebijakan efisiensi, pemerintah memastikan kualitas belanja tetap terjaga dengan prioritas pada sektor produktif dan masyarakat rentan.
Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) tercatat sebesar Rp31,35 triliun atau 69,62% dari pagu, dengan fokus pada belanja barang dan modal strategis. Sementara Transfer ke Daerah (TKD) tumbuh 2,16%, mencapai Rp66,23 triliun atau 86,48% dari pagu, terutama didorong oleh Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU).
Program Prioritas Nasional Terus Berjalan dan Memberi Dampak Nyata
Berbagai program prioritas nasional terus dijalankan dan menunjukkan hasil konkret di wilayah Jawa Barat, antara lain:
-
Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Menjangkau 8,5 juta penerima manfaat di 27 kabupaten/kota. -
Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)
Telah membiayai 50.850 unit rumah dengan nilai Rp5,91 triliun. -
Program Koperasi Digital dan Kewirausahaan Masyarakat Produktif (KDKMP)
Membentuk 5.970 koperasi dengan modal dikelola Rp32,38 miliar. -
Program Sekolah Rakyat dan SMA Unggul Garuda
Turut memperkuat sektor pendidikan dengan total belanja Rp86,7 miliar. -
Program Ketahanan Pangan
Mencatat produksi beras 8,72 juta ton dan penyaluran 22,46 juta kg Beras SPHP. -
Program Ketahanan Energi
Mendukung 5.996 pembangkit listrik serta penyaluran KUR Rp23,27 triliun bagi 428 ribu debitur, dan UMi Rp1,63 triliun untuk 328 ribu pelaku usaha mikro.
Secara keseluruhan, APBN di Jawa Barat mencatat surplus regional sebesar Rp18,33 triliun, menandakan pengelolaan fiskal yang efisien dan sehat.
Kinerja Makroekonomi Tetap Resilien di Tengah Ketidakpastian Global
Meski ketidakpastian global masih tinggi akibat perlambatan ekonomi Tiongkok dan dinamika geopolitik, ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Perekonomian Jawa Barat tumbuh 5,20% (yoy) dengan PDRB ADHK Rp461,90 triliun dan inflasi terkendali di 2,63% (yoy). Neraca perdagangan juga mencatatkan surplus USD 2,35 miliar, sementara Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) menunjukkan stabilitas daya beli.
APBN Tetap Jadi Penopang Stabilitas dan Pertumbuhan
Secara keseluruhan, realisasi APBN hingga Oktober 2025 mencerminkan pengelolaan yang hati-hati, adaptif, dan produktif. Pemerintah menegaskan bahwa APBN tetap difungsikan sebagai instrumen utama stabilisasi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, dengan menjaga keberlanjutan fiskal dan memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat.
Pemerintah optimistis menutup tahun anggaran 2025 dengan kinerja yang on track, adaptif, dan berdampak luas bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
