Penyelidikan Propam Polda Jawa Tengah atas Dugaan Pemukulan Kades Hoho
Polda Jawa Tengah melalui Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan pemukulan terhadap Kepala Desa Purwasaba, Welas Yuni Nugroho atau yang akrab disapa Kades Hoho. Insiden ini berawal dari protes warga yang tidak lolos seleksi kepala dusun, sehingga situasi yang awalnya diharapkan menjadi forum dialog justru berubah menjadi polemik yang memperpanjang konflik.
Peristiwa tersebut terjadi pada Senin (9/3/2026), dan segera menarik perhatian publik setelah video kondisi Kades Hoho beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut, tampak Kades Hoho keluar dari kantor desa dengan pakaian dinas yang sudah terkoyak, sementara ia dikawal ketat oleh aparat kepolisian. Hal ini memperkuat dugaan bahwa kericuhan memang terjadi di luar kendali.
Proses Penyelidikan oleh Propam
Propam Polda Jawa Tengah telah memastikan sedang mendalami kasus ini. Proses penyelidikan dilakukan untuk mengungkap fakta di balik dugaan kekerasan yang terjadi saat audiensi berujung ricuh. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Artanto, menyatakan bahwa penyelidikan masih berlangsung dan fokus pada kemungkinan adanya pelanggaran baik dari pihak sipil maupun aparat pengamanan.
Langkah ini dilakukan agar dapat memastikan apakah ada tindakan yang melanggar hukum dalam insiden tersebut. Penyelidikan ini juga bertujuan untuk menjamin keadilan dan menjaga reputasi institusi kepolisian.
Pengakuan Kades Hoho
Di sisi lain, Kades Hoho mengaku menjadi korban pemukulan saat situasi memanas. Ia menyebut kejadian tersebut terjadi di luar ruangan balai desa, tepat setelah audiensi kedua terkait seleksi perangkat desa. Peristiwa ini semakin memperkuat dugaan bahwa kericuhan memang terjadi di luar kendali dan tidak bisa dihindari.
Awal Mula Konflik: Seleksi Perangkat Desa
Konflik bermula dari proses seleksi perangkat desa yang membuka tiga formasi kepala dusun. Camat Mandiraja, Akh Khusenudin, menjelaskan bahwa pembentukan panitia dimulai Desember 2025, namun SK-nya baru dikeluarkan pada Januari 2026. Dari 13 pendaftar, hanya enam orang yang diusulkan, yakni peringkat satu dan dua dari masing-masing formasi.
Keputusan ini memicu ketidakpuasan sejumlah peserta yang gagal lolos. Kekecewaan mereka berkembang menjadi aksi kolektif, dan akhirnya memberikan kuasa kepada LSM untuk menyuarakan mosi tidak percaya terhadap proses seleksi.
Mosi Tidak Percaya hingga Libatkan LSM
Warga yang tidak lolos seleksi menguasakan kepada LSM Harimau terkait mosi tidak percaya. Audiensi pertama sebenarnya telah digelar, namun tidak mampu meredakan ketegangan. Hingga akhirnya, audiensi kedua pada 9 Maret menjadi titik puncak konflik.
Kericuhan Pecah di Audiensi Kedua
Dalam audiensi kedua tersebut, suasana memanas. Forum yang seharusnya menjadi ruang penyampaian aspirasi berubah menjadi arena ketegangan. Khusen menegaskan bahwa audiensi hanya bertujuan menampung aspirasi, bukan mengambil keputusan langsung. Namun, situasi di luar ruangan justru berujung ricuh.
Versi Polisi: Tidak Ada Pemukulan
Di tengah tudingan yang beredar, Kapolres Banjarnegara, Mariska Fendi Susanto, memberikan klarifikasi berbeda. Ia membantah adanya pemukulan terhadap Kades Hoho dan menyebut situasi masih dalam batas wajar. Menurutnya, pengamanan berjalan tertib, termasuk saat mengawal Kades Hoho hingga pulang ke rumah.
Menunggu Titik Terang
Kini, perbedaan versi antara pengakuan korban dan penjelasan aparat menjadi perhatian utama. Di satu sisi, ada klaim kekerasan yang dialami Kades Hoho. Di sisi lain, kepolisian menyatakan tidak menemukan adanya pemukulan.
Penyelidikan oleh Propam diharapkan mampu mengungkap fakta sebenarnya, apakah kericuhan itu sekadar ketegangan biasa, atau memang terjadi tindakan kekerasan yang melanggar hukum. Sementara itu, pemerintah kecamatan mengimbau seluruh pihak untuk menahan diri demi menjaga kondusivitas desa yang selama ini dikenal guyub dan rukun.
