Pengamanan Aksi Unjuk Rasa di Kalimantan Timur
Polda Kalimantan Timur telah menyiapkan pengamanan yang cukup besar untuk menghadapi rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar oleh Aliansi Perjuangan Masyarakat pada 21 April 2026 di Samarinda. Kapolda Kaltim, Irjen Pol Endar Priantoro, menyatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan agar aksi tersebut berjalan dengan lancar dan aman.
Pendekatan Humanis dalam Pengamanan
Kapolda menekankan bahwa paradigma pengamanan unjuk rasa saat ini lebih mengedepankan pendekatan humanis daripada represif. Ia menegaskan bahwa masyarakat jangan melihat polisi sebagai musuh, karena sebaliknya, polisi bertugas untuk menjaga hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka.
“Unjuk rasa adalah hak demokrasi dan kami wajib menjaganya,” ujarnya saat ditemui di lobi Mako Polda Kaltim, Kamis (16/4/2026). Ia juga menyampaikan bahwa kepolisian berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dalam pengamanan aksi, sambil tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Imbauan untuk Peserta Aksi
Kapolda mengimbau peserta aksi dari Aliansi Perjuangan Masyarakat untuk melaksanakan kegiatan secara tertib, damai, dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi. Ia menekankan pentingnya menyampaikan hal-hal yang konstruktif agar aksi tidak menjadi sarana untuk tujuan destruktif.
“Tolong laksanakan dengan tertib, damai, jangan provokatif. Sampaikan hal-hal yang konstruktif. Aksi yang melibatkan banyak massa sangat rentan dimanfaatkan pihak tertentu untuk tujuan destruktif,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar peserta aksi mampu menjaga diri serta menyaring informasi yang diterima, sehingga tidak mudah terpengaruh ajakan yang berpotensi menimbulkan kericuhan.
Penugasan Personel Gabungan
Untuk pengamanan, Polda Kaltim akan mengerahkan sekitar 1.900 personel gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, Satpol PP, dan stakeholder terkait lainnya. Adapun lokasi yang menjadi titik aksi berdasarkan pemberitahuan yang diterima, yakni di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, termasuk pengamanan di akses jalan dan fasilitas umum di sekitarnya.
Kapolda menyebut, secara umum situasi keamanan di Kalimantan Timur hingga saat ini masih dalam kondisi aman dan kondusif. “Alhamdulillah Kaltim masih damai, tertib, dan kondusif. Mari kita jaga kondisi ini bersama, jangan sampai rusak oleh hal-hal kecil,” ujarnya.
Waspadai Hoaks dan Provokasi
Selain itu, ia juga mengingatkan masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial, terutama dalam menyikapi informasi terkait rencana aksi. “Kami mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya informasi yang belum jelas kebenarannya. Cek dulu sebelum menerima atau menyebarkan,” katanya.
Dalam upaya mengantisipasi penyebaran informasi yang menyesatkan, Polda Kaltim juga melakukan patroli siber guna memantau perkembangan di media sosial. “Media sosial sangat strategis dalam membentuk persepsi publik. Kalau informasinya tidak benar, bisa berdampak pada stabilitas sosial. Ini yang kami antisipasi,” jelasnya.
Komitmen Polda Kaltim
Kapolda memastikan pihaknya akan mengawal jalannya aksi unjuk rasa secara maksimal. Namun, ia juga menegaskan tidak akan mentolerir tindakan yang mengarah pada gangguan keamanan atau tindak pidana. “Silakan menyampaikan aspirasi, kami akan kawal. Tapi kalau ada yang ingin mengganggu ketertiban atau melakukan tindak pidana, tentu akan berhadapan dengan kami,” pungkasnya.
